Isu dan Tantangan STBM

Tantangan pembangunan sanitasi di Indonesia adalah masalah sosial budaya dan perilaku penduduk yang terbiasa buang air besar (BAB) di sembarang tempat, khususnya ke badan air yang juga digunakan untuk mencuci, mandi dan kebutuhan higienis lainnya.

Buruknya kondisi sanitasi merupakan salah satu penyebab kematian anak di bawah 3 tahun yaitu sebesar 19% atau sekitar 100.000 anak meninggal karena diare setiap tahunnya dan kerugian ekonomi diperkirakan sebesar 2,3% dari Produk Domestik Bruto (studi World Bank, 2007).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, penanganan masalah sanitasi merupakan kewenangan daerah, tetapi sampai saat ini belum memperlihatkan perkembangan yang memadai. Oleh sebab itu, pemerintah daerah perlu memperlihatkan dukungannya melalui kebijakan dan penganggarannya

Pengertian STBM

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai STBM adalah pendekatan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan.

Komunitas merupakan kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial berdasarkan kesamaan kebutuhan dan nilai-nilai untuk meraih tujuan.

Open Defecation Free yang selanjutnya disebut sebagai ODF adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.

Cuci Tangan Pakai Sabun adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir.

Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai PAMRT adalah suatu proses pengolahan, penyimpanan dan pemanfaatan air minum dan air yang digunakan untuk produksi makanan dan keperluan oral lainnya seperti berkumur, sikat gigi, persiapan makanan/minuman bayi.

Sanitasi total adalah kondisi ketika suatu komunitas:

• Tidak buang air besar (BAB) sembarangan.
• Mencuci tangan pakai sabun.
• Mengelola air minum dan makanan yang aman.
• Mengelola sampah dengan benar.
• Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman.

Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.

Sanitasi dasar adalah hádala sarana sanitasi rumah tanggayang meliputi sarana Luang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga.

Peran dan Tanggung Jawab Pemangku Kepentingan

RT/Dusun/Kampung

• Mempersiapkan masyarakat untuk berpartisipasi (gotong royong)
• Memonitor pekerjaan di tingkat masyarakat
• Menyelesaikan permasalahan/konflik masyarakat
• Mendukung/memotivasi masyarakat lainnya,setelah mencapai keberhasilan sanitai total (ODF) di lingkungan tempat tinggalnya
• Membangun kapasitas kelompok pada lokasi kegiatan STBM
• Membangun kesadaran dan meningkatkan kebutuhan
• Memperkenalkan opsi-opsi teknologi
• Mempunyai strategi pelaksanaan dan exit strategi yang jelas

Pemerintah Desa

• Membentuk tim fasilitator desa yang anggotanya berasal dari kader-kader desa, Para Guru, dsb untuk memfasilitasi gerakan masyarakat. Tim ini mengembangkan rencana desa, mengawasi pekerjaan mereka dan menghubungkan dengan perangkat desa
• Memonitor kerja kader pemicu STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan
• Mengambil alih pengoperasian dan pemeliharaan (O & M) yang sedang berjalan dan tanggungjawab ke atas
• Memastikan keberadilan di semua lapisan masyarakat, khususnya kelompok yang peka

Pemerintah Kecamatan

• Berkoordinasi dengan berbagai lapisan Badan Pemerintah dan memberi dukungan bagi kader pemicu STBM
• Mengembangkan pengusaha lokal untuk produksi dan suplai bahan serta memonitor kualitas bahan tersebut
• Mengevaluasi dan memonitor kerja lingkungan tempat tinggal
• Memelihara database status kesehatan yang efektif dan tetap ter-update secara berkala

Kabupaten Pemerintah

• Mempersiapkan rencana kabupaten untuk mempromosikan strategi yang baru
• Mengembangkan dan mengimplementasikan kampanye informasi tingkat kabupaten mengenai pendekatan yang baru
• Mengkoordinasikan pendanaan untuk implementasi strategi STBM
• Mengembangkan rantai suplai sanitasi di tingkat kabupaten
• Memberikan dukungan capacity building yang diperlukan kepada semua institusi di kabupaten.

Pemerintah Provinsi

• Berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait tingkat Provinsi dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM
• Mengkoordinasikan semua sumber pembiayaan terkait dengan STBM
• Memonitor perkembangan strategi nasional STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan kepada tim Kabupaten
• Mengintegerasikan kegiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM
• Mengorganisir pertukaran pengetahuan/pengalaman antar kabupaten

Pemerintah Pusat

• Berkoordinasi dengan berbagai instansi/lembaga terkait tingkat Pusat dan mengembangkan program terpadu untuk semua kegiatan STBM
• Mengkoordinasikan semua sumber pembiayaan terkait dengan STBM
• Memonitor perkembangan strategi nasional STBM dan memberikan bimbingan yang diperlukan kepada tim Provinsi
• Mengintegerasikan kegiatan higiene dan sanitasi yang telah ada dalam strategi STBM
• Mengorganisir pertukaran pengetahuan/pengalaman antar kabupaten dan/atau provinsi serta antar negara

Latar Belakang STBM

Tantangan yang dihadapi Indonesia terkait dengan masalah air minum, higiene dan sanitasi masih sangat besar. Hasil studi Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP) tahun 2006, menunjukkan 47% masyarakat masih berperilaku buang air besar ke sungai, sawah, kolam, kebun dan tempat terbuka.

Berdasarkan studi Basic Human Services (BHS) di Indonesia tahun 2006, perilaku masyarakat dalam mencuci tangan adalah:

• setelah buang air besar 12%,
• setelah membersihkan tinja bayi dan balita 9%,
• sebelum makan 14%,
• sebelum memberi makan bayi 7%, dan
• sebelum menyiapkan makanan 6 %.

Sementara studi BHS lainnya terhadap perilaku pengelolaan air minum rumah tangga menunjukan 99,20% merebus air untuk mendapatkan air minum, tetapi 47,50 % dari air tersebut masih mengandung Eschericia coli. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap tingginya angka kejadian diare di Indonesia. Hal ini terlihat dari angka kejadian diare nasional pada tahun 2006 sebesar 423 per seribu penduduk pad a semua umur dan 16 provinsi mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) diare dengan Case Fatality Rate (CFR) sebesar 2,52.

Kondisi seperti ini dapat dikendalikan melalui intervensi terpadu melalui pendekatan sanitasi total. Hal ini dibuktikan melalui hasil studi WHO tahun 2007, yaitu kejadian diare menurun 32% dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi dasar, 45% dengan perilaku mencuci tangan pakai sabun, dan 39% perilaku pengelolaan air minum yang aman di rumah tangga. Sedangkan dengan mengintegrasikan ketiga perilaku intervensi tersebut, kejadian diare menurun sebesar 94%.

Pemerintah telah memberikan perhatian di bidang higiene dan sanitasi dengan menetapkan Open Defecation Free dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada tahun 2009 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs) tahun 2015, yaitu meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses.

Rencana Kerja dan Indikator STBM

A. Rencana Kerja

Setiap pelaku pembangunan STBM mengembangkan rencana aksi serta pembiayaannya untuk pencapaian sanitasi total yang disampaikan kepada pemerintah daerah.

B. Indikator

Output :

• Setiap individu dan komunitas mempunyai akses terhadap sarana sanitasi dasar sehingga dapat mewujudkan komunitas yang bebas dari buang air di sembarang tempat (ODF).
• Setiap rumahtangga telah menerapkan pengelolaan air minum dan makanan yang aman di rumah tangga.
• Setiap rumah tangga dan sarana pelayanan umum dalam suatu komunitas (seperti sekolah, kantor, rumah makan, puskesmas, pasar, terminal) tersedia fasilitas cuci tangan (air,sabun, sarana cuci tangan), sehingga semua orang mencuci tangan dengan benar.
• Setiap rumah tangga mengelola limbahnya dengan benar.
• Setiap rumah tanga mengelola sampahnya dengan benar.

Outcome :

• Menurunnya kejadian penyakit diare dan penyakit berbasis lingkungan lainnya yang berkaitan dengan sanitasi dan perilaku.

Strategi Nasional STBM

A. Penciptaan Lingkungan Yang Kondusif

1. Prinsip

Meningkatkan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan perilaku higienis dan saniter.

2. Pokok Kegiatan

• Melakukan advokasi dan sosialisasi kepada pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya secara berjenjang
• Mengembangkan kapasitas lembaga pelaksana di daerah.
• Meningkatkan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah,
• Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Swasta.

B. Peningkatan Kebutuhan

1. Prinsip

Menciptakan perilaku komunitas yang higienis dan saniter untuk mendukung terciptanya sanitasi total.

2. Pokok kegiatan

• Meningkatkan peran seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan sosialisasi pengembangan kebutuhan.
• Mengembangkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi dari kebiasaan buruk sanitasi (buang air besar) dan dilanjutkan dengan pemicuan perubahan perilaku komunitas.
• Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih teknologi, material dan biaya sarana sanitasi yang sehat.
• Mengembangkan kepemimpinan di masyarakat (natural leader) untuk menfasilitasi pemicuan perubahan perilaku masyarakat.
• Mengembangkan sistem penghargaan kepada masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga keberlanjutan sanitasi total.

C. Peningkatan Penyediaan

1. Prinsip

Meningkatkan ketersediaan sarana sanitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Pokok kegiatan

• Meningkatkan kapasitas produksi swasta lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
• Mengembangkan kemitraan dengan kelompok masyarakat, koperasi, lembaga keuangan dan pengusaha lokal dalam penyediaan sarana sanitasi.
• Meningkatkan kerjasama dengan lembaga penelitian perguruan tinggi untuk pengembangan rancangan sarana sanitasi tepat guna.

D. Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge Management)

1. Prinsip

Melestarikan pengetahuan dan pembelajaran dalam sanitasi total.

2. Pokok kegiatan

• Mengembangkan dan mengelola pusat data dan informasi.
• Meningkatkan kemitraan antar program-program pemerintah, non pemerintah dan swasta dalam peningkatan pengetahuan dan pemberlajaran sanitasi di Indonesia.
• Mengupayakan masuknya pendekatan sanitasi total dalam kurikulum pendidikan.

E. Pembiayaan

1. Prinsip

Meniadakan subsidi untuk penyediaan fasilitas sanitasi dasar.

2. Pokok kegiatan

• Menggali potensi masyarakat untuk membangun sarana sanitasi sendiri
• Mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong).
• Menyediakan subsidi diperbolehkan untuk fasilitas sanitasi komunal.

F. Pemantauan Dan Evaluasi

1. Prinsip

Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi

2. Pokok kegiatan

• Memantau kegiatan dalam lingkup komunitas oleh masyarakat
• Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemantauan dan pengelolaan data.
• Mengoptimumkan pemanfaatan hasil pemantauan dari kegiatan-kegiatan lain yang sejenis
• Pemerintah dan pemerintah daerah mengembangkan sistem pemantauan berjenjang.